PETIR NEWS – Banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah diduga bermasalah.
Pj Bupati Donggala Rifani ambil langkah tegas dengan harap Lapor jika ada temuan di lapangan.
Langkah Pj Bupati Donggala ini sudah benar. Problem seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Donggala, tapi juga di Kabupaten lainnya.
Istilah P3K siluman ini sekedar ajimumpung, bahkan lebih jauh jadi jualan politik praktis.
Kedepan, rasionalisasi kebutuhan dan besaran kemampuan anggaran daerah mesti menjadi rujukan utama dalam kebijakan pengangkatan pegawai non ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten.
Berikut Imbauan Pj Bupati Donggala:
